Walhi akan Bawa ke Tingkat Internasional
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan membawa kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, ke tingkat internasional melalui jaringan friend of the earth. Walhi meminta para kreditor agar memberi tekanan ke Bakrie Group untuk menyelesaikan luapan lumpur.
"Penanganan yang telah dilakukan Walhi terhadap kasus Lapindo adalah melakukan upaya hukum dengan mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk terus menemukan bukti tambahan terhadap kesalahan yang dilakukan Lapindo," kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional Berry Nahdian Forqan. Pihaknya juga telah mendesak Pemerintah SBY-JK agar memberi tekanan terhadap Bakrie Group untuk menyelesaikan ganti rugi. "Pemerintah juga harus menghentikan semburan lumpur karena ada teknologi yang bisa digunakan."
Dia menjelaskan Walhi menargetkan penyelesaian 72 kasus advokasi di Indonesia dalam empat tahun ke depan. Selain itu, Walhi juga akan membangun kekuatan politik hijau dengan organisasi yang peduli terhadap lingkungan dan rakyat untuk melakukan tekanan kepada pemerintah.
Dua hal tersebut merupakan kesepakatan yang dicapai dalam rencana kerja nasional (rakernas) Walhi di Bandar Lampung kemarin.
Kesepakatan rakernas lainnya adalah Walhi segera mandiri soal pendanaan dengan memperluas penggalangan dana publik, menolak kerja sama dengan pemerintah Amerika, Inggris, dan Australia.
Selain itu terus membangun perlawanan terhadap kelompok pemodal dan transnasional yang akan menguasai sumber daya alam Indonesia.
Hal lainnya mendesak negara untuk terus melindungi rayat dan sumber daya alamnya, merekrut kelompok muda yang nasionalis, mempertahankan ekologis genting, serta memperkuat rakyat untuk mempertahankan kedaulatan atas pangan, air, lingkungan, dan sumber-sumber kehidupan.
Berry mengatakan pendanaan mandiri yang akan dilakukan adalah dengan membuka dana dari masyarakat dan komunitas yang pernah berinteraksi dengan Walhi. Teknis penggalangan dana akan dibicarakan lebih lanjut.
Walhi, kata Berry, sejak tahun 2005 belum mencabut sikap politik dengan Amerika, Inggris, dan Australia. Walhi tidak akan menerima donasi dana dari tiga negara maju itu. Ketiga negara tersebut dinilai ambivalen terhadap lingkungan dan hak asasi manusia (HAM). Amerika melakukan kejahatan HAM dengan menyerang Irak, juga membiarkan pengusaha-pengusahanya melakukan kerusakan lingkungan.
"Ketetapan ini akan terus dipelajari dalam satu tahun ke depan. Jika Amerika tidak berubah, Walhi akan menolak kerja sama," kata Berry.
Direktur Eksekutif Walhi Lampung Mukri Friatna mengatakan mempertahankan ekologi genting adalah dengan mendorong akses dan kontrol terhadap pengelolaan SDA.
Mukri mencontohkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan salah satu ekologi genting yang terancam oleh ekspansi modal.
Perekrutan anggota muda, kata Mukri, telah dilakukan Walhi Lampung melalui Green Student Movement (GSM). GSM terbuka bagi siapa saja yang peduli terhadap lingkungan. Anggota GSM saat ini berjumlah 235 orang.
